GP.Ternate – Wali Kota Ternate, H. M. Tauhid Soleman, memberikan keterangan pers usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2027 di Hotel Bela Ternate, Kamis (7/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Tauhid menyoroti dua agenda utama Pemerintah Kota Ternate, yakni keberhasilan penanganan stunting serta percepatan pembangunan infrastruktur strategis.
Tauhid menyampaikan apresiasi atas capaian Kota Ternate yang meraih penilaian terbaik dalam aksi konvergensi stunting di Maluku Utara.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam delapan aksi konvergensi stunting.
“Saya menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan ini. Kita berupaya untuk tetap mempertahankan supaya angka stunting semakin menurun,” ujar Tauhid, dikutip dari ternatepost.id.
Ia menegaskan, penanganan stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar target penurunan prevalensi dapat terus dicapai secara berkelanjutan.
Selain penanganan stunting, Pemkot Ternate juga terus mendorong pembangunan infrastruktur melalui sinkronisasi program dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pemerintah pusat.
Tauhid menjelaskan, sejumlah usulan pembangunan jalan yang belum terakomodasi dalam APBD Kota Ternate kini telah masuk dalam program Inpres Jalan Daerah (IJD).
“Usulan jalan sepanjang 33 kilometer yang mencakup 22 ruas jalan sudah masuk dalam program IJD,” katanya.
Program tersebut meliputi rekonstruksi jalan di Batang Dua (Pulau Mayau), serta perbaikan sejumlah ruas jalan di wilayah Kota Ternate dan Pulau Moti.
Ia menambahkan, usulan tersebut telah melalui tahap verifikasi oleh Balai Jalan Nasional Provinsi Maluku Utara untuk pelaksanaan tahun 2027.
Di sektor transportasi laut, Pemkot Ternate juga mengusulkan revitalisasi sejumlah pelabuhan kepada pemerintah pusat.
Menurut Tauhid, langkah yang ditempuh yakni melakukan penyerahan aset pelabuhan kepada pemerintah pusat agar proses revitalisasi dapat ditangani langsung oleh Kementerian Perhubungan.
“Jika sudah masuk menjadi bagian dari aset pemerintah pusat, maka akan dilakukan revitalisasi oleh Kementerian Perhubungan. Itu sudah diusulkan,” jelasnya.
Beberapa lokasi yang menjadi prioritas pengembangan infrastruktur pelabuhan di antaranya Dufa-Dufa, Batang Dua (Mayau), Pelabuhan Semut di Ternate, serta Pulau Hiri.
Sementara terkait pembebasan lahan, Tauhid mengakui proses tersebut masih membutuhkan pertimbangan sesuai kondisi keuangan daerah. Namun, untuk penyelesaian aset pelabuhan, saat ini masih terus berjalan.(red)
